Kementerian Daya serta Sumber Daya Mineral (ESDM) semakin masif menjalankan program pendistribusian serta pemasangan paket konverter kit (konkit) Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg untuk kelompok nelayan serta petani di semua lokasi Indonesia.
Menteri ESDM Ignasius Jonan menjelaskan, usaha ini digencarkan karena dia mendapatkan laporan dari beberapa nelayan yang memberikan jika ikan hasil tangkapannya lebih fresh serta tidak bau Solar jika memakai konkit LPG.
Jika mesin kapal kecil itu, jika gunakan minyak solar, hasil tangkapan ikannya terkadang berbau solar, jadi harga nya jualnya tidak dapat baik.
Kita ubah gunakan gas, hingga tidak berbau. Serta cost memakai LPG ini sekali melaut dapat irit kurang lebih Rp 50 ribu. Ini dapat tingkatkan daya beli nelayan pun," papar Jonan, Jumat (8/2/2019).
Kepala Biro Komunikasi, Service Info Publik serta Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan, pemerintah selalu menyangga beberapa nelayan dengan paket lengkap seperti beberapa tahun awal mulanya.
"Spesial tahun ini, kami akan menyiapkan 1.000 unit konkit LPG 3 Kg untuk beberapa petani kecil di lima kabupaten.
Pemerintah ingin beberapa petani di lokasi itu dapat membuat hasil panen mereka lebih produktif karenanya ada pertolongan konkit," jelas ia.
Ke lima kabupaten itu, lanjut Agung, yang akan diutamakan memperoleh paket pertolongan konkit LPG 3 Kg diantaranya Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupatem Sragen, Kabupaten Sleman, serta Kabupaten Malang.
Selain itu, untuk nelayan kecil pemerintah sudah membagikan sekitar 13.305 unit konkit pada 2019 ini yang akan didistribusikan menyebar ke 36 lokasi di semua Indonesia.
Simak Yuk : harga daun pintu
harga kusen jendela
Agung melanjutkan, pemerintah mengharap paket pertolongan konkit ini bisa mengurangi beban operasional keseharian. Hingga dapat menggenjot produktivitas ekonomi penduduk yang berpendapatan rendah.
"Kami telah membagikan dana konkit ini sebesar Rp 11,2 miliar untuk nelayan kecil serta Rp 8,1 miliar supaya faedahnya dirasa langsung oleh penduduk," papar Agung.
Diinginkan konverter kit ini dapat mengirit pengeluaran bahan bakar nelayan. "Program (konkit) diperuntukkan agar cost operasional nelayan lebih rendah hingga penghasilan nelayan dapat lebih baik.
Ini dapat mengirit cost operasional pemakaian LPG s/d seputar 30 % dengan anggapan tanpa subsidi bahkan juga 50 % jika ada subsidi.
Kamis, 07 Februari 2019
Tarif Tol Trans Jawa Menjadi Polemik di Sebagian Supir Angkutan
Juru Bicara Tubuh Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara memandang, pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Jawa oleh pemerintahan Joko Widodo tidak memberi dampak positif buat ekonomi rakyat.
Perihal ini juga mendapatkan respon dari Menteri Rencana serta Pembangunan Nasional (PPN) serta Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Bambang menjelaskan, pembangunan infrastruktur malah jadi sumber perkembangan ekonomi.
Karena, kehadiran jalan tol jadi sarana percepat pengangkutan barang logistik ke beberapa daerah semua Indonesia.
"Saya lihat jalan tol menjadi sumber perkembangan ekonomi sebab karenanya ada jalan tol kelancaran transportasi jadi lebih baik cost logistik dapat turun. Nah, tentu saja kita tidak dapat bergantung pada jalan arteri," tutur ia di Kantor Bappenas, Jakarta.
Bambang menjelaskan, sebelum jalan tol ada, cost logistik cukuplah mahal. Faktanya, melalui jalan arteri pun membuat cost yang dikeluarkan oleh pengendara semakin besar dan jarak tempuh yang lumayan lama.
"Sebab jika kita memakai jalan arteri kelak biayanya tinggi sekali," papar ia.
Selanjutnya, Bambang memberikan, tiada jalan tol cost perawatan jalan arteri memerlukan cost yang semakin besar. Jadi tidak dapat disangkal, dengan kehadiran Indonesia yang terbagi dalam pulau-pulau mesti menyiapkan jalan tol untuk memperlancar arus pengangkutan barang.
"Problemnya itu akan memunculkan beban cost ke pemerintah sebab tiap-tiap tahun jalan itu akan rusak dilalui truk-truk besar hingga pada akhirnya mesti ada.
Juru Bicara Tubuh Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara memandang, pembangunan infrastruktur jalan tol trans Jawa oleh pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi tidak memberi dampak positif buat ekonomi rakyat.
Ada banyak fakta yang disibak Suhendra. Diantaranya tarif tol trans Jawa yang terlalu mahal. Suhendra menjelaskan, mahalnya tarif tol telah dirasa beberapa entrepreneur logistik. Hingga, angkutan truk pembawa logistik sekarang sudah beralih kembali memakai jalan nasional.
"Tarif tol trans Jawa dapat sampai 1,5 sampai 2 juta rupiah. Ini pasti membuat beberapa entrepreneur logistik menjerit. Mereka telah kerjakan memprotes pada pemerintah. Pemerintah lewat kementerian yang berkuasa berusaha membuat revisi besaran tarif. Ini bukti pemerintah mengaku tarif tol trans Jawa kemahalan," kata Suhendra dalam info tercatat, Kamis 7 Februari 2019.
Suhendra menjelaskan, tarif tol di Indonesia adalah tarif tol termahal di Asia Tenggara. Staf Spesial Menteri Pekerjaan Umum 2005-2009 ini merincikan, rata-rata tarif tol di Indonesia sekitar Rp 1.300 sampai Rp 1.500/km.
Sesaat di beberapa negara tetangga, seperti Singapura Rp 778/km, Malaysia Rp 492/km, Thailand dalam rata-rata Rp 440/km, Vietnam dalam rata-rata Rp 1.200/km, serta Filipina Rp 1.050/km.
"Dengan mengacu bukti serta angka diatas, bukan perihal yang aneh bila beberapa pemakai jalan tol di Indonesia memprotes atas tarif tol yang mahal," tutur ia.
Lihat juga : harga besi wiremesh
harga kitchen minimalis
Tidak cuma bertarif mahal, pembangunan tol trans Jawa telah mengakuisisi lahan-lahan produktif pertanian serta perkebunan. Baik itu tempat punya perseorangan atau punya korporasi, bahkan juga ada pula tempat produktif punya BUMN.
"Bila yang terserang ialah tempat produktif pertanian atau sawah, pasti akan berefek pada produksi padi di daerah ditempat," kata Suhendra.
Setelah itu, efek negatif pembangunan tol trans Jawa memulai dirasa UMKM di lokasi pantura Jawa. Menurut dia, beberapa UMKM di kota-kota selama jalan pantura perlahan mati suri.Cost perbaikan yang mungkin kita belum pernah sadar jika itu ada bagian besar dalam biaya untuk pembangunan jalan di Indonesia yang dihabiskan untuk maintenance.
Perihal ini juga mendapatkan respon dari Menteri Rencana serta Pembangunan Nasional (PPN) serta Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Bambang menjelaskan, pembangunan infrastruktur malah jadi sumber perkembangan ekonomi.
Karena, kehadiran jalan tol jadi sarana percepat pengangkutan barang logistik ke beberapa daerah semua Indonesia.
"Saya lihat jalan tol menjadi sumber perkembangan ekonomi sebab karenanya ada jalan tol kelancaran transportasi jadi lebih baik cost logistik dapat turun. Nah, tentu saja kita tidak dapat bergantung pada jalan arteri," tutur ia di Kantor Bappenas, Jakarta.
Bambang menjelaskan, sebelum jalan tol ada, cost logistik cukuplah mahal. Faktanya, melalui jalan arteri pun membuat cost yang dikeluarkan oleh pengendara semakin besar dan jarak tempuh yang lumayan lama.
"Sebab jika kita memakai jalan arteri kelak biayanya tinggi sekali," papar ia.
Selanjutnya, Bambang memberikan, tiada jalan tol cost perawatan jalan arteri memerlukan cost yang semakin besar. Jadi tidak dapat disangkal, dengan kehadiran Indonesia yang terbagi dalam pulau-pulau mesti menyiapkan jalan tol untuk memperlancar arus pengangkutan barang.
"Problemnya itu akan memunculkan beban cost ke pemerintah sebab tiap-tiap tahun jalan itu akan rusak dilalui truk-truk besar hingga pada akhirnya mesti ada.
Juru Bicara Tubuh Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara memandang, pembangunan infrastruktur jalan tol trans Jawa oleh pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi tidak memberi dampak positif buat ekonomi rakyat.
Ada banyak fakta yang disibak Suhendra. Diantaranya tarif tol trans Jawa yang terlalu mahal. Suhendra menjelaskan, mahalnya tarif tol telah dirasa beberapa entrepreneur logistik. Hingga, angkutan truk pembawa logistik sekarang sudah beralih kembali memakai jalan nasional.
"Tarif tol trans Jawa dapat sampai 1,5 sampai 2 juta rupiah. Ini pasti membuat beberapa entrepreneur logistik menjerit. Mereka telah kerjakan memprotes pada pemerintah. Pemerintah lewat kementerian yang berkuasa berusaha membuat revisi besaran tarif. Ini bukti pemerintah mengaku tarif tol trans Jawa kemahalan," kata Suhendra dalam info tercatat, Kamis 7 Februari 2019.
Suhendra menjelaskan, tarif tol di Indonesia adalah tarif tol termahal di Asia Tenggara. Staf Spesial Menteri Pekerjaan Umum 2005-2009 ini merincikan, rata-rata tarif tol di Indonesia sekitar Rp 1.300 sampai Rp 1.500/km.
Sesaat di beberapa negara tetangga, seperti Singapura Rp 778/km, Malaysia Rp 492/km, Thailand dalam rata-rata Rp 440/km, Vietnam dalam rata-rata Rp 1.200/km, serta Filipina Rp 1.050/km.
"Dengan mengacu bukti serta angka diatas, bukan perihal yang aneh bila beberapa pemakai jalan tol di Indonesia memprotes atas tarif tol yang mahal," tutur ia.
Lihat juga : harga besi wiremesh
harga kitchen minimalis
Tidak cuma bertarif mahal, pembangunan tol trans Jawa telah mengakuisisi lahan-lahan produktif pertanian serta perkebunan. Baik itu tempat punya perseorangan atau punya korporasi, bahkan juga ada pula tempat produktif punya BUMN.
"Bila yang terserang ialah tempat produktif pertanian atau sawah, pasti akan berefek pada produksi padi di daerah ditempat," kata Suhendra.
Setelah itu, efek negatif pembangunan tol trans Jawa memulai dirasa UMKM di lokasi pantura Jawa. Menurut dia, beberapa UMKM di kota-kota selama jalan pantura perlahan mati suri.Cost perbaikan yang mungkin kita belum pernah sadar jika itu ada bagian besar dalam biaya untuk pembangunan jalan di Indonesia yang dihabiskan untuk maintenance.
Kepala Negara Pastikan Keberadaan Tempat Pelatihan Kerja Versi Pesantren
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan sudah meningkatkan banyak hal yang terkait dengan ekonomi keumatan seperti Bank Wakaf Mikro (BWM).
“Kita dirikan di pondok-pondok yang mempunyai lingkungan komune usaha yang baik, hingga berkembanglah ekonomi umat. Sebab saya pun cek langsung ke sejumlah pondok yang berjalan ini, alhamdulillah begitu baik,” tutur Jokowi seperti diambil dari situs Setkab.
Jokowi pun mengemukakan untuk peningkatan ekonomi umat lewat BWM berkembang dengan baik sebab sudah ada yang beralih dari berjualan keliling jadi mempunyai warung contohnya.
“Yang dulunya contohnya di lingkungan itu ada bakso di gerobak, sesudah memperoleh utang dari Bank Wakaf Mikro dapat mempunyai warung, jualan di warung. Yang dulunya jualan gorengan, sesudah memperoleh pertolongan dari Bank Wakaf Mikro dapat berjualan gorengan serta nasi uduk. Ya memang ini ekonomi super mikro yang kita menuju memang kesana,” imbuhnya.
Tahun ini, lanjut Presiden, pemerintah akan bangun 1.000 Balai Latihan Kerja (BLK) spesial di ponpes yang dipunyai.
“Memang baru 1.000, tetapi 1.000 itu pun banyaknya banyak, pun gede. Sebab kita akan bangun bangunannya plus dalamnya. Satu pondok ingin kemampuan yang ingin di-upgrade garment.
Ya bermakna kita beri disana perlengkapan yang terkait dengan garment atau pelatihan-pelatihan yang terkait dengan garment,” katanya.
Waktu bersilaturahmi dengan beberapa Kiai datau Habib se-Jadetabek, di Istana Negara, Jokowi pun menceritakan jika dianya Ketua Nasional Keuangan Syariah (KNKS).
“Kalau beberapa negara lainnya ketuanya menteri, di sini saya amabil alih. Mengapa saya sendiri, saya lihat Indonesia menjadi satu negara dengan masyarakat muslim paling banyak dalam dunia. Ekonomi syariah kita baru berkembang 5 %, Malaysia 23 %, Saudi 51 %, Uni Emirat Arab 19 %,” katanya.
Tentang capaian yang baru 5 %, menurut Presiden mesti dibenahi sebab Indonesia ialah pasar yang besar buat ekonomi serta keuangan syariah. Dia memberikan jika bahkan juga Indonesia kalah dengan Korea, kalah dengan Inggris, serta kalah dari Perancis.
“Ini ada suatu yg mesti kita benahi, kita perbaiki. Masyarakat kita 260 juta. 87 % kita muslim, berarti satu kali lagi Indonesia ialah negara dengan masyarakat muslim paling besar dalam dunia tetapi keuangan syariahnya baru 5 %, ini ada suatu.
Chekidot : harga pagar besi
harga pagar minimalis
Hingga saya pun ingin tahu ini ada rintangannya dimana, hambatannya dimana, saya ingin tahu, telah saya ketuai sendiri,” tuturnya.
Bila nanti telah berjalan, menurut Presiden, dianya akan menyerahkan masalah itu ke menteri yang berkaitan dengan adanya ini. Dia pun menyatakan jika perihal ini tidak gampang atau mudah sebab beberapa hal yang harus diluruskan.
“Yang paling akhir, saya titip benar yang namanya semburan fitnah, hoax ini mesti diluruskan supaya perpecahan, gesekan, atau ke arah ke satu gesekan dapat kita jauhi,” pungkas Presiden.
Dalam acara itu, Presiden didampingi oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko serta Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
“Kita dirikan di pondok-pondok yang mempunyai lingkungan komune usaha yang baik, hingga berkembanglah ekonomi umat. Sebab saya pun cek langsung ke sejumlah pondok yang berjalan ini, alhamdulillah begitu baik,” tutur Jokowi seperti diambil dari situs Setkab.
Jokowi pun mengemukakan untuk peningkatan ekonomi umat lewat BWM berkembang dengan baik sebab sudah ada yang beralih dari berjualan keliling jadi mempunyai warung contohnya.
“Yang dulunya contohnya di lingkungan itu ada bakso di gerobak, sesudah memperoleh utang dari Bank Wakaf Mikro dapat mempunyai warung, jualan di warung. Yang dulunya jualan gorengan, sesudah memperoleh pertolongan dari Bank Wakaf Mikro dapat berjualan gorengan serta nasi uduk. Ya memang ini ekonomi super mikro yang kita menuju memang kesana,” imbuhnya.
Tahun ini, lanjut Presiden, pemerintah akan bangun 1.000 Balai Latihan Kerja (BLK) spesial di ponpes yang dipunyai.
“Memang baru 1.000, tetapi 1.000 itu pun banyaknya banyak, pun gede. Sebab kita akan bangun bangunannya plus dalamnya. Satu pondok ingin kemampuan yang ingin di-upgrade garment.
Ya bermakna kita beri disana perlengkapan yang terkait dengan garment atau pelatihan-pelatihan yang terkait dengan garment,” katanya.
Waktu bersilaturahmi dengan beberapa Kiai datau Habib se-Jadetabek, di Istana Negara, Jokowi pun menceritakan jika dianya Ketua Nasional Keuangan Syariah (KNKS).
“Kalau beberapa negara lainnya ketuanya menteri, di sini saya amabil alih. Mengapa saya sendiri, saya lihat Indonesia menjadi satu negara dengan masyarakat muslim paling banyak dalam dunia. Ekonomi syariah kita baru berkembang 5 %, Malaysia 23 %, Saudi 51 %, Uni Emirat Arab 19 %,” katanya.
Tentang capaian yang baru 5 %, menurut Presiden mesti dibenahi sebab Indonesia ialah pasar yang besar buat ekonomi serta keuangan syariah. Dia memberikan jika bahkan juga Indonesia kalah dengan Korea, kalah dengan Inggris, serta kalah dari Perancis.
“Ini ada suatu yg mesti kita benahi, kita perbaiki. Masyarakat kita 260 juta. 87 % kita muslim, berarti satu kali lagi Indonesia ialah negara dengan masyarakat muslim paling besar dalam dunia tetapi keuangan syariahnya baru 5 %, ini ada suatu.
Chekidot : harga pagar besi
harga pagar minimalis
Hingga saya pun ingin tahu ini ada rintangannya dimana, hambatannya dimana, saya ingin tahu, telah saya ketuai sendiri,” tuturnya.
Bila nanti telah berjalan, menurut Presiden, dianya akan menyerahkan masalah itu ke menteri yang berkaitan dengan adanya ini. Dia pun menyatakan jika perihal ini tidak gampang atau mudah sebab beberapa hal yang harus diluruskan.
“Yang paling akhir, saya titip benar yang namanya semburan fitnah, hoax ini mesti diluruskan supaya perpecahan, gesekan, atau ke arah ke satu gesekan dapat kita jauhi,” pungkas Presiden.
Dalam acara itu, Presiden didampingi oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko serta Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
Jadwal Pendaftaran PPPK Nasional di Buka 8 Feberuari 2019
Untuk penuhi keperluan pada Perangkat Sipil Negara (ASN) yang menekan, -emerintah buka Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Kesepakatan Kerja (PPPK) step I.
Kepala Biro Humas Tubuh Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan menjelaskan, pendaftaran PPPK akan dikerjakan dengan terintegrasi lewat portal nasional Skema Seleksi Calon Perangkat Sipil Negara (SSCASN) lewat https://sscasn.bkn.go.id yang bisa dibuka dengan serentak pada Jumat, 8 Februari 2019 jam 16:00 WIB.
“Selanjutnya untuk proses seleksi akan memakai skema seleksi Computer Asissted Test (CAT) Ujian Nasional Berbasiskan Computer Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan,” kata Ridwan diambil dari situs Setkab, Jumat (8/2/2019).
Rekrutmen P3K pada step I, menurut Ridwan, mencakup THL (Tenaga Harian Terlepas) Penyuluh, Dosen PTN (Perguruan Tinggi Negeri) Baru, dan eks Tenaga Honorer Kelompok II (eks THK-II) untuk jabatan Guru (termasuk juga Guru Kemenag).
Tenaga Kesehatan, Penyuluh Pertanian dari yang ada pada database BKN tahun 2013 serta penuhi kriteria Ketentuan Perundang-Undangan, diantaranya umur pelamar PPPK optimal 1 tahun sebelum batas umur pensiun pada jabatan yang akan dilamar.
Ditekankan Ridwan, jika waktu jalinan kerja P3K sangat singkat 1 tahun dengan perpanjangan berdasar pada perolehan kapasitas serta keperluan lembaga sesuai dengan Ketentuan Pemerintah (PP) Nomer 49 Tahun 2018.
“Adapun permasalahan pencapaian upah untuk P3K pada Lembaga Pusat ditanggung pada APBN, serta untuk P3K di Lembaga Daerah ditanggung pada APBD, dan bisa terima tunjangan sama dengan ketetapan ketentuan perundang-undangan,” jelas Ridwan,
Selain itu, ketentuan tehnis dari PP No. 49 tahun 2018, menurut Ridwan, akan dilanjutkan lewat Ketentuan Menteri Pendayagunaan Perangkat Negara serta Reformasi Birokrasi serta Ketentuan BKN.
Menurut Ridwan, ada syarat-syarat pada rekrutmen PPPK step I yaitu:
Jabatan Guru di lingkungan Pemerintah Daerah memiliki kwalifikasi pendidikan minimum S-1 serta masih tetap aktif mengajar sampai sekarang ini (bisa dicek di http://informasi.gtk.kemdikbud.go.id );
Baca Juga : harga kanopi
harga polycarbonate
Tenaga Kesehatan memiliki kwalifikasi pendidikan minimum D-III bagian Kesehatan serta memiliki STR (Surat Sinyal Register) yang masih tetap laku (bukan STR internship), terkecuali untuk Epidemiolog, Entomolog, Administrator Kesehatan, serta
Pranata Laboratorium Kesehatan memiliki kwalifikasi pendidikan D-III/S-1 Kimia/Biologi; serta Penyuluh Pertanian memiliki kwalifikasi pendidikan minimum SMK bagian Pertanian atau SLTA plus sertifikasi di bagian pertanian.
Kepala Biro Humas Tubuh Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan menjelaskan, pendaftaran PPPK akan dikerjakan dengan terintegrasi lewat portal nasional Skema Seleksi Calon Perangkat Sipil Negara (SSCASN) lewat https://sscasn.bkn.go.id yang bisa dibuka dengan serentak pada Jumat, 8 Februari 2019 jam 16:00 WIB.
“Selanjutnya untuk proses seleksi akan memakai skema seleksi Computer Asissted Test (CAT) Ujian Nasional Berbasiskan Computer Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan,” kata Ridwan diambil dari situs Setkab, Jumat (8/2/2019).
Rekrutmen P3K pada step I, menurut Ridwan, mencakup THL (Tenaga Harian Terlepas) Penyuluh, Dosen PTN (Perguruan Tinggi Negeri) Baru, dan eks Tenaga Honorer Kelompok II (eks THK-II) untuk jabatan Guru (termasuk juga Guru Kemenag).
Tenaga Kesehatan, Penyuluh Pertanian dari yang ada pada database BKN tahun 2013 serta penuhi kriteria Ketentuan Perundang-Undangan, diantaranya umur pelamar PPPK optimal 1 tahun sebelum batas umur pensiun pada jabatan yang akan dilamar.
Ditekankan Ridwan, jika waktu jalinan kerja P3K sangat singkat 1 tahun dengan perpanjangan berdasar pada perolehan kapasitas serta keperluan lembaga sesuai dengan Ketentuan Pemerintah (PP) Nomer 49 Tahun 2018.
“Adapun permasalahan pencapaian upah untuk P3K pada Lembaga Pusat ditanggung pada APBN, serta untuk P3K di Lembaga Daerah ditanggung pada APBD, dan bisa terima tunjangan sama dengan ketetapan ketentuan perundang-undangan,” jelas Ridwan,
Selain itu, ketentuan tehnis dari PP No. 49 tahun 2018, menurut Ridwan, akan dilanjutkan lewat Ketentuan Menteri Pendayagunaan Perangkat Negara serta Reformasi Birokrasi serta Ketentuan BKN.
Menurut Ridwan, ada syarat-syarat pada rekrutmen PPPK step I yaitu:
Jabatan Guru di lingkungan Pemerintah Daerah memiliki kwalifikasi pendidikan minimum S-1 serta masih tetap aktif mengajar sampai sekarang ini (bisa dicek di http://informasi.gtk.kemdikbud.go.id );
Baca Juga : harga kanopi
harga polycarbonate
Tenaga Kesehatan memiliki kwalifikasi pendidikan minimum D-III bagian Kesehatan serta memiliki STR (Surat Sinyal Register) yang masih tetap laku (bukan STR internship), terkecuali untuk Epidemiolog, Entomolog, Administrator Kesehatan, serta
Pranata Laboratorium Kesehatan memiliki kwalifikasi pendidikan D-III/S-1 Kimia/Biologi; serta Penyuluh Pertanian memiliki kwalifikasi pendidikan minimum SMK bagian Pertanian atau SLTA plus sertifikasi di bagian pertanian.
Senin, 04 Februari 2019
Akhirnya Cair Juga Gaji Karyawan Swasta Melalui Kantor Pos
PT Pos Indonesia (Persero) pastikan telah membayar gaji pada 24 ribu pegawainya pada Senin (4/2/2019) sore hari ini. Keseluruhan upah yang dibayarkan sampai Rp 137 miliar.
SVP Kerja Sama Strategis serta Jalinan Kelembagaan Pos Indonesia Pupung Purnama menjelaskan, Direksi Perseroan sudah membayarkan gaji pada beberapa karyawanya sore hari ini.
"Sudah-sudah, telah dibayarkan Rp 137 miliar barusan ya, sore hari ini," jelas ia waktu dihubungi Waktu di tanya tentang tindakan demo yang akan diselenggarakan oleh serikat pekerja, pihaknya mengakui masih konsentrasi untuk memberi service terunggul buat penduduk.
"Untuk demo kan hak semua masyarakat negara ya. Kita tetap akan mengawasi supaya service pada penduduk masih baik. Utamanya kami pun lihat perubahan kedepan pun," katanya.
Selain itu, Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPI KB) Hendri Joni mengutarakan, pihaknya tetap akan mengadakan tindakan demo walau manajemen sudah membayarkan gaji karyawan pada sore hari ini.
Katanya, serikat pekerja menuntut perbaikan pengendalian perusahaan. Mereka juga menekan supaya direksi yang ada mundur dari kursi jabatanya sekarang ini.
"Iya sebesar Rp 137 miliar, tetapi masih kami akan demo pada tanggal 6 Februari 2019 ini. Hari Rabu ya, selesai imlek," tegas ia.
Ia memberikan, tindakan demo akan diselenggarakan di Kantor Pos Pusat Indonesia diawali dari Gedung Kesenian Jakarta. Dia juga minta supaya pemerintah sensitif pada keadaan yang menerpa karyawan PT Pos Indonesia sekarang ini.
"Ya dengan legowo mereka (direksi) harusnya mundur. Ini kan BUMN yang perlu kita selamatkan, jadi pemerintah harus juga sensitif dong. Ini bukan BUMN tempo hari sore, telah tua. Karena itu kita butuh selamatkan," ujarnya.
Konflik pada serikat pekerja serta direksi PT Pos Indonesia (Pos) masuk set baru. Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI) sekarang menekan direksi PT Pos Indonesia untuk mundur dari jabatan.
Seperti didapati beberapa puluh pegawai PT Pos Indonesia tidak terima upah pada 1 Februari 2019 serta ditenggarai karena tindakan unjuk perasaan SPPI yang berjalan pada Senin 28 Januari 2019.
Berdasar pada info tercatat yang di terima, Sabtu (2/2/2019), keuta Umum Serikat Pekerja Pos Indonesia Rhajaya Santosa menjelaskan jika direksi PT Pos Indonesia sudah tidak berhasil mengurus perusahaan dengan baik yang mengakibatkan perusahaan tidak bisa penuhi kewajibanya, terutamanya dalam pembayaran gaji pada karyawan.
Direksi PT Pos Indonesia (Persero) pun sudah melanggar ketetapan dalam PP No.8 Tahun 1991 mengenai Perlindungan Gaji," katanya.
Direksi PT Pos Indonesia (Persero) sudah melanggar hukum serta hak asasi manusia (HAM).
Dia menuturkan, tindakan damai SPPI pada tanggal 28 Januari 2019 di kantor pusat PT Pos Indonesia (Persero) klarifikasi DPP SPPI seperti berikut:
Baca juga : harga asbes
harga genteng metal
a.Tindakan damai dilatarbelakangi oleh beberapa persoalan di perusahaan terpenting permasalahan jalinan industrial seperti pelanggaran PKB oleh perusahaan.
b. Pada tanggal 23 Januari 2019 berada di kantor pusat jalan Cilaki Bandung dikerjakan pertemuan LKS Bipartit Korporat, di mana salah satunya yang dibicarakan ialah gagasan tindakan damai SPPI tanggal 28 Januari 2019.
Pada pertemuan itu team SPPI mengemukakan jika tindakan damai itu bisa diurungkan jika ada pertemuan pada BOD dengan Ketum SPPI serta beberapa Ketua DPW SPPI sebelum tanggal 28 Januari 2019 team perusahaan menanggapi dengan pengakuan akan melanjutkan hal itu ke BOD.
Sampai tanggal 28 Januari 2019, tidak ada usaha dari perusahaan untuk lakukan pertemuan disebut.
Pengakuan Dirut Pos jika dengan terjadinya demo tanggal 28 Januari 2019 menjadi fakta tunda pembayaran upah yang semestinya tanggal 1 Februari 2019 sampai batas waktu yang belumlah bisa dipastikan malah adalah bentuk kegagalan mengurus perusahaan.
SVP Kerja Sama Strategis serta Jalinan Kelembagaan Pos Indonesia Pupung Purnama menjelaskan, Direksi Perseroan sudah membayarkan gaji pada beberapa karyawanya sore hari ini.
"Sudah-sudah, telah dibayarkan Rp 137 miliar barusan ya, sore hari ini," jelas ia waktu dihubungi Waktu di tanya tentang tindakan demo yang akan diselenggarakan oleh serikat pekerja, pihaknya mengakui masih konsentrasi untuk memberi service terunggul buat penduduk.
"Untuk demo kan hak semua masyarakat negara ya. Kita tetap akan mengawasi supaya service pada penduduk masih baik. Utamanya kami pun lihat perubahan kedepan pun," katanya.
Selain itu, Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPI KB) Hendri Joni mengutarakan, pihaknya tetap akan mengadakan tindakan demo walau manajemen sudah membayarkan gaji karyawan pada sore hari ini.
Katanya, serikat pekerja menuntut perbaikan pengendalian perusahaan. Mereka juga menekan supaya direksi yang ada mundur dari kursi jabatanya sekarang ini.
"Iya sebesar Rp 137 miliar, tetapi masih kami akan demo pada tanggal 6 Februari 2019 ini. Hari Rabu ya, selesai imlek," tegas ia.
Ia memberikan, tindakan demo akan diselenggarakan di Kantor Pos Pusat Indonesia diawali dari Gedung Kesenian Jakarta. Dia juga minta supaya pemerintah sensitif pada keadaan yang menerpa karyawan PT Pos Indonesia sekarang ini.
"Ya dengan legowo mereka (direksi) harusnya mundur. Ini kan BUMN yang perlu kita selamatkan, jadi pemerintah harus juga sensitif dong. Ini bukan BUMN tempo hari sore, telah tua. Karena itu kita butuh selamatkan," ujarnya.
Konflik pada serikat pekerja serta direksi PT Pos Indonesia (Pos) masuk set baru. Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI) sekarang menekan direksi PT Pos Indonesia untuk mundur dari jabatan.
Seperti didapati beberapa puluh pegawai PT Pos Indonesia tidak terima upah pada 1 Februari 2019 serta ditenggarai karena tindakan unjuk perasaan SPPI yang berjalan pada Senin 28 Januari 2019.
Berdasar pada info tercatat yang di terima, Sabtu (2/2/2019), keuta Umum Serikat Pekerja Pos Indonesia Rhajaya Santosa menjelaskan jika direksi PT Pos Indonesia sudah tidak berhasil mengurus perusahaan dengan baik yang mengakibatkan perusahaan tidak bisa penuhi kewajibanya, terutamanya dalam pembayaran gaji pada karyawan.
Direksi PT Pos Indonesia (Persero) pun sudah melanggar ketetapan dalam PP No.8 Tahun 1991 mengenai Perlindungan Gaji," katanya.
Direksi PT Pos Indonesia (Persero) sudah melanggar hukum serta hak asasi manusia (HAM).
Dia menuturkan, tindakan damai SPPI pada tanggal 28 Januari 2019 di kantor pusat PT Pos Indonesia (Persero) klarifikasi DPP SPPI seperti berikut:
Baca juga : harga asbes
harga genteng metal
a.Tindakan damai dilatarbelakangi oleh beberapa persoalan di perusahaan terpenting permasalahan jalinan industrial seperti pelanggaran PKB oleh perusahaan.
b. Pada tanggal 23 Januari 2019 berada di kantor pusat jalan Cilaki Bandung dikerjakan pertemuan LKS Bipartit Korporat, di mana salah satunya yang dibicarakan ialah gagasan tindakan damai SPPI tanggal 28 Januari 2019.
Pada pertemuan itu team SPPI mengemukakan jika tindakan damai itu bisa diurungkan jika ada pertemuan pada BOD dengan Ketum SPPI serta beberapa Ketua DPW SPPI sebelum tanggal 28 Januari 2019 team perusahaan menanggapi dengan pengakuan akan melanjutkan hal itu ke BOD.
Sampai tanggal 28 Januari 2019, tidak ada usaha dari perusahaan untuk lakukan pertemuan disebut.
Pengakuan Dirut Pos jika dengan terjadinya demo tanggal 28 Januari 2019 menjadi fakta tunda pembayaran upah yang semestinya tanggal 1 Februari 2019 sampai batas waktu yang belumlah bisa dipastikan malah adalah bentuk kegagalan mengurus perusahaan.
Langganan:
Postingan (Atom)