Property mengeluarkan produk terbarunya di Bekasi dengan mengarah golongan milenial. Apartemen yang dinamakan Vertue Tower ini dibandrol pada harga mulai Rp 200 juta.
Proyek Director Grand Kamala Lagoon, Putu Adi Priyatna menjelaskan, ada beberapa jenis sarana pendukung kegiatan milenial di apartemennya.
Dari mulai 3 lantai yang spesial diperuntukkan untuk Co-Working serta Co-Making Ruang sampai Gym in The Sky, sarana olah raga di lantai 37.
Ada Communal Ruang untuk pekerjaan share knowledge dengan startup populer, mail box untuk terima kiriman paket service kurir serta yang lain tuturnya waktu session interviu tempo hari sore.
Serta faksinya sudah lakukan perbincangan dengan Tubuh Ekonomi Kreatif (BEKRAF) untuk wujudkan apartemen yang memberi dukungan lahirnya Unicorn baru di Indonesia.
Untuk membuat ekosistem yang akan mendukung lahirnya startup serta ekonomi kreatif di dunia harga lantai kayu digital sekarang katanya.
Dalam unit ini, faksinya bereksperimen dengan mengenalkan Bay Window dimana outdoor AC tidak mengonsumsi luasan unit keseluruhnya.
Kami membanderol harga pertama di 200 juta-an untuk unit terkecilnya. Kami menyengaja tawarkan unit dengan luasan 16M2 yang efektif serta ditanggung masih luas katanya.
Awalnya, Perum Perumnas sudah bekerja bersama dengan Bank Mandiri dalam penyediaan layanan perbankan untuk tingkatkan credit kepemilikan rumah (KPR) di golongan milenial.
Kerja sama dikerjakan untuk 45 project perumahan semua Indonesia, dengan plafon sampai Rp900 miliar dari pembangunan yang akan diberi.
Direktur Retail Banking Bank Mandiri, Donsuwan Simatupang menjelaskan, kerja sama ini tawarkan beberapa keuntungan buat warga, salah satunya suku bunga yang lebih bersaing dengan proses harga asbes yang bertambah cepat.
Diluar itu dia memberikan tambahan, beberapa kreditur dapat memperoleh tempat tinggal paling baik, yang berlaku untuk program pembelian rumah tapak serta apartemen.
Ditambah lagi, sekarang kami tengah tawarkan beberapa program promosi menarik, seperti promosi KPR milenial buat generasi muda serta program KPR bunga rendah papar Dosuwan di Jakarta kemarin.
Minggu, 10 November 2019
Kamis, 07 November 2019
Asal Mula Defisit BPJS Yang Tiap Hari Kian Membengkak di Masyarakat
Minta pemerintah mengulas beberapa masalah yang menimpa Tubuh Pelaksana Agunan Sosial atau BPJS Kesehatan dalam rapat kabinet.
Jumlahnya masukan terlontar, tunjukkan jika masalah ini butuh diulas serius oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan barisan menteri berkaitan.
BPJS Kesehatan itu produk favorit Jokowi. Saya menyarankan terdapatnya rapat kabinet spesial kata Ribka di antara rapat dengar opini Komisi IX DPR di kompleks Parlemen Senayan.
Hujan masukan awalnya ada dari anggota Komisi IX yang ada dalam rapat. Komisi IX dengan serentak mengomentari kenaikan pungutan BPJS Kesehatan buat peserta bukan penerima gaji atau PBPU kelas III.
Dewan menyebutkan banyak warga tidak dapat membayar kenaikan itu. Tidak cuma menyinggung pungutan, DPR meributkan permasalahan defisit BPJS Kesehatan yang punya potensi membengkak sampai Rp 32,8 triliun di akhir 2019.
Dewan minta keterangan dari peranan semasing mitranya berkaitan munculnya tidak berhasil bayar. Besaran pungutan kelas ini dibanderol naik 100 % dari sebelumnya Rp 25.500 jadi Rp 42 ribu per bulan.
Menambahi masukan beberapa legislator, Ribka menyentil pemerintah dengan masalah manajemen rumah sakit partner BPJS Kesehatan yang sampai kini kurang maksimal harga triplek layani warga.
Dia menekan pemerintah selekasnya pastikan terdapatnya penyelenggaraan agunan kesehatan yang berkeadilan.
Rapat Dengar Opini BPJS Kesehatan-DPR tempo hari berjalan alot serta berjalan sampai 13 jam. Karena, ke-2 faksi tidak temukan terdapatnya ketetapan politik dari rapat itu.
Rapat disudahi dengan skors. Dewan kembali menyebut BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan serta Dewan Agunan Sosial Nasional di hari ini jam 19.00 WIB.
Pada akhirnya diketok oleh Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Sri Rahayu. Waktu itu, waktu tunjukkan seputar jam 23.00 WIB, Rabu 6 November 2019.
Berarti, hampir 13 jam lamanya DPR mengadakan rapat dengan Tubuh Pelaksana Agunan Sosial atau BPJS Kesehatan bersama dengan Kementerian Kesehatan.
Walau sudah diadakan sepanjang lebih dari separuh hari, rapat yang berjalan alot serta dipenuhi beradu argumentasi itu belum juga harga pipa menghasilkan ketetapan.
1/2 harian itu, hujan masukan yang dilemparkan anggota Komisi IX pada kenaikan pungutan BPJS Kesehatan tidak segera berhenti.
Gagasan kenaikan pungutan BPJS Kesehatan yang banyak diprotes ialah spesial untuk Peserta Bukan Penerima Gaji (PBPU) kelas III, yang akan dinaikkan 100 % dari Rp 25.500 jadi Rp 42 ribu per bulan.
Kenaikan pungutan BPJS Kesehatan sendiri sebetulnya sudah sah diketok, sesudah Presiden Joko Widodo atau Jokowi meneken Perpres Nomor 75 Tahun 2019 mengenai Pergantian atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 mengenai Agunan Kesehatan pada 24 Oktober kemarin.
Jumlahnya masukan terlontar, tunjukkan jika masalah ini butuh diulas serius oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan barisan menteri berkaitan.
BPJS Kesehatan itu produk favorit Jokowi. Saya menyarankan terdapatnya rapat kabinet spesial kata Ribka di antara rapat dengar opini Komisi IX DPR di kompleks Parlemen Senayan.
Hujan masukan awalnya ada dari anggota Komisi IX yang ada dalam rapat. Komisi IX dengan serentak mengomentari kenaikan pungutan BPJS Kesehatan buat peserta bukan penerima gaji atau PBPU kelas III.
Dewan menyebutkan banyak warga tidak dapat membayar kenaikan itu. Tidak cuma menyinggung pungutan, DPR meributkan permasalahan defisit BPJS Kesehatan yang punya potensi membengkak sampai Rp 32,8 triliun di akhir 2019.
Dewan minta keterangan dari peranan semasing mitranya berkaitan munculnya tidak berhasil bayar. Besaran pungutan kelas ini dibanderol naik 100 % dari sebelumnya Rp 25.500 jadi Rp 42 ribu per bulan.
Menambahi masukan beberapa legislator, Ribka menyentil pemerintah dengan masalah manajemen rumah sakit partner BPJS Kesehatan yang sampai kini kurang maksimal harga triplek layani warga.
Dia menekan pemerintah selekasnya pastikan terdapatnya penyelenggaraan agunan kesehatan yang berkeadilan.
Rapat Dengar Opini BPJS Kesehatan-DPR tempo hari berjalan alot serta berjalan sampai 13 jam. Karena, ke-2 faksi tidak temukan terdapatnya ketetapan politik dari rapat itu.
Rapat disudahi dengan skors. Dewan kembali menyebut BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan serta Dewan Agunan Sosial Nasional di hari ini jam 19.00 WIB.
Pada akhirnya diketok oleh Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Sri Rahayu. Waktu itu, waktu tunjukkan seputar jam 23.00 WIB, Rabu 6 November 2019.
Berarti, hampir 13 jam lamanya DPR mengadakan rapat dengan Tubuh Pelaksana Agunan Sosial atau BPJS Kesehatan bersama dengan Kementerian Kesehatan.
Walau sudah diadakan sepanjang lebih dari separuh hari, rapat yang berjalan alot serta dipenuhi beradu argumentasi itu belum juga harga pipa menghasilkan ketetapan.
1/2 harian itu, hujan masukan yang dilemparkan anggota Komisi IX pada kenaikan pungutan BPJS Kesehatan tidak segera berhenti.
Gagasan kenaikan pungutan BPJS Kesehatan yang banyak diprotes ialah spesial untuk Peserta Bukan Penerima Gaji (PBPU) kelas III, yang akan dinaikkan 100 % dari Rp 25.500 jadi Rp 42 ribu per bulan.
Kenaikan pungutan BPJS Kesehatan sendiri sebetulnya sudah sah diketok, sesudah Presiden Joko Widodo atau Jokowi meneken Perpres Nomor 75 Tahun 2019 mengenai Pergantian atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 mengenai Agunan Kesehatan pada 24 Oktober kemarin.
Sabtu, 02 November 2019
Ekspor Nikel Skala Besar Tahap Pertama Akan Segera di Jalankan Pemerintah
Kementerian Daya serta Sumber Daya Mineral (ESDM) membidik penyelidikan serta pelajari lapangan berkaitan sangkaan kecurangan data export bijih nikel usai minggu kedepan.
Menteri Daya serta Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menjelaskan, sekarang penyelidikan sangkaan over paket export bijih nikel atau nickel ore itu masih berjalan.
Mengenai team yang terjebak ialah Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Mineral serta Batubara, Inspektur Tambang, PT Surveyor Indonesia, serta PT Sucofindo (Persero).
Menurut Arifin, penyelidikan serta pelajari dikerjakan dengan berkunjung ke langsung tempat pembangunan sarana pemrosesan serta pemurnian atau smelter nikel.
Kunjungan team ke lapangan buat memperoleh data valid pembangunan smelter serta volume export nikel yang sudah dikerjakan.
Semoga minggu kedepan telah ada dari hasil penyelidikan. Jika teamnya pulang kan kami bisa olah tutur waktu diwawancarai oleh team redaksi tempo hari.
Ia menjelaskan, izin export bijih nikel diserahkan kepada perusahaan yang memiliki komitmen harga plafon gypsum membuat smelter.
Mengenai project smelter dievaluasi tiap 6 bulan terhitung semenjak diberi referensi izin export dan paket export.
Jika ada perkembangan dalam progress pembangunan smelter, pemerintah juga bisa memberi perpanjangan paket export bijih nikel.
Demikian teamnya hadir, ada laporannya. Kami klarifikasi agar kami ketahui berapakah jumlahnya volume yang hilang dari izin export berapakah kata Arifin Tasrif.
Pemerintah hentikan sesaat izin export bijih nikel semenjak 29 Oktober 2019 kemarin.
Musababnya, Menteri Koordinator bagian Kemaritiman serta Investasi Luhut Binsar Pandjaitan temukan laporan tentang lonjakan export nikel sekitar 3x paket harga tandon air yang diberi.
Diluar itu, pelanggaran berlangsung pada kandungan bijih nikel yang di-export tidak sesuai ketetapan, yaitu melewati kandungan 1,7 %.
Karenanya, papar Luhut, dia minta Komisi Pembasmian Korupsi (KPK) untuk terjebak langsung mengatasi kecurangan export nikel ore ini.
Pemerintah ingin KPK mainkan peranan strategis. Sama dengan program pemerintah hilirisasi ini, ada kecurangan besar beberapa ratus juta dolar, itu kan dapat triliunan rupiah tuturnya.
Menteri Daya serta Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menjelaskan, sekarang penyelidikan sangkaan over paket export bijih nikel atau nickel ore itu masih berjalan.
Mengenai team yang terjebak ialah Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Mineral serta Batubara, Inspektur Tambang, PT Surveyor Indonesia, serta PT Sucofindo (Persero).
Menurut Arifin, penyelidikan serta pelajari dikerjakan dengan berkunjung ke langsung tempat pembangunan sarana pemrosesan serta pemurnian atau smelter nikel.
Kunjungan team ke lapangan buat memperoleh data valid pembangunan smelter serta volume export nikel yang sudah dikerjakan.
Semoga minggu kedepan telah ada dari hasil penyelidikan. Jika teamnya pulang kan kami bisa olah tutur waktu diwawancarai oleh team redaksi tempo hari.
Ia menjelaskan, izin export bijih nikel diserahkan kepada perusahaan yang memiliki komitmen harga plafon gypsum membuat smelter.
Mengenai project smelter dievaluasi tiap 6 bulan terhitung semenjak diberi referensi izin export dan paket export.
Jika ada perkembangan dalam progress pembangunan smelter, pemerintah juga bisa memberi perpanjangan paket export bijih nikel.
Demikian teamnya hadir, ada laporannya. Kami klarifikasi agar kami ketahui berapakah jumlahnya volume yang hilang dari izin export berapakah kata Arifin Tasrif.
Pemerintah hentikan sesaat izin export bijih nikel semenjak 29 Oktober 2019 kemarin.
Musababnya, Menteri Koordinator bagian Kemaritiman serta Investasi Luhut Binsar Pandjaitan temukan laporan tentang lonjakan export nikel sekitar 3x paket harga tandon air yang diberi.
Diluar itu, pelanggaran berlangsung pada kandungan bijih nikel yang di-export tidak sesuai ketetapan, yaitu melewati kandungan 1,7 %.
Karenanya, papar Luhut, dia minta Komisi Pembasmian Korupsi (KPK) untuk terjebak langsung mengatasi kecurangan export nikel ore ini.
Pemerintah ingin KPK mainkan peranan strategis. Sama dengan program pemerintah hilirisasi ini, ada kecurangan besar beberapa ratus juta dolar, itu kan dapat triliunan rupiah tuturnya.
Langganan:
Postingan (Atom)